Arsip foto – Sejumlah pekerja membongkar muatan pupuk subsidi di gudang penyimpanan pupuk Distribution Center (DC), Medan, Sumatera Utara, Senin (7/7/2025). PT Pupuk Indonesia Penjualan Regional 1 A Wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut) mencatat realisasi penyaluran pupuk bersubsi di Sumatera Utara dari 1 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025 sebanyak 83.705 ton urea, 100.152 ton NPK, 676.90 ton NPK Kakao dan 2.693 ton organik. ANTARA FOTO/Yudi Manar/nym.
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus memperkuat posisi gabungan kelompok tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani, termasuk dapat berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi penopang produktivitas pertanian sebab kehadiran KDMP di setiap desa, mendekatkan petani kepada pupuk.
"Petani bisa mendapatkan akses yang menyeluruh terhadap input pertanian melalui KDMP, mulai dari pupuk subsidi, nonsubsidi seperti ZA, ZK, Phosgreen, Phonska Plus, pupuk organik, hingga pestisida,” katanya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, Kementerian Koperasi terus mendorong penguatan KDMP Putih sebagai mitra strategis dalam rantai pasok pupuk bersubsidi, sehingga dapat membantu upaya pengendalian program distribusi pupuk, katanya, menambahkan.
Menurut dia, penguatan titik serah pupuk bersubsidi melalui KDMP sebagai upaya memperkuat peran koperasi dalam ketahanan pangan nasional, selain itu juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa dan terwujudnya swasembada pangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Tedy Dirhamsyah mengatakan mereka melakukan beberapa mekanisme agar Gapoktan bisa menjadi titik serah pupuk bersubsidi seperti mengidentifikasi petani yang potensial menjadi anggota kelompok tani.
Pemerintah, lanjutnya, juga mendorong kelompok petani menjadi gabungan kelompok tani agar bisa lebih kuat, punya posisi tawar juga lebih tinggi dengan pemangku kepentingan yang lain, kemudian pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dari Gapoktan tersebut.
Namun Tedy mengakui, ada beberapa kendala Gapoktan menjadi titik serah pupuk bersubsidi yakni permodalan belum memadai, keterbatasan gudang, keterbatasan SDM manajerial, persyaratan masih belum lengkap dan ada keraguan terutama banyaknya kios yang berdekatan.
Karena itu, mantan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP itu menambahkan peran penyuluh dalam mendampingi Gapoktan menjadi penting terutama menjadikan Gapoktan berfungsi dengan baik dan membantu dalam mengakses fasilitas keuangan.
"Penyuluh juga menjadi pembimbing peningkatan kapasitas SDM Gapoktan dan memberikan edukasi persyaratan dan manfaat Gapoktan sebagai titik serah pupuk," katanya saat webinar "Penguatan Titik Serah Pupuk Bersubsidi & Peran Koperasi Desa Merah Putih".
Berdasarkan data BPPSDMP, saat ini terdapat 290 Gapoktan, 29 Poktan, serta 406 Koperasi yang sudah bergabung sebagai kios atau penyalur pupuk bersubsidi. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah mengusulkan 452 Gapoktan sebagai titik serah dalam usulan Tahap IV yang tersebar di 17 provinsi.
Sedangkan Kementerian Koperasi telah meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang juga dapat menjadi titik serah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
VP Manajemen Saluran Penjualan PT Pupuk Indonesia Yan Januar Akbar mengatakan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 maka penyaluran pupuk subsidi lebih sederhana.
Jika sebelumnya distribusi pupuk melalui dua jalur yakni distributor yang merupakan entitas sendiri, dan pengecer. Kini distributor menjadi pelaku usaha distribusi yang menjadi satu bagian dengan Pupuk Indonesia.
Dengan Perpres baru tersebut maka ada empat pelaku usaha yang bisa menyalurkan pupuk subsidi yakni Gapoktan, pengecer, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mana alokasinya diatur pemerintah, baik Kementan maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pewarta: SubagyoEditor: Virna P Setyorini Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
